 | Deddy Supriady Bratakusumah - 2001 - 428 ˹éÒ
...luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang...berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi,... | |
 | 2001 - 348 ˹éÒ
...Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor KV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang...Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Dacrah dalam Kerangka Ncgara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat... | |
 | Nommy Horas Thombang Siahaan - 2004 - 544 ˹éÒ
...Dasar 1945; 2. Ketetapan MPR Rl Nomor KV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Penuturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang...Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mengingat: 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok... | |
 | Dodik Ridho Nurrochmat - 2005 - 253 ˹éÒ
...Nepotisme. Jakarta. Ketetapan MPR Rl Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang...Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta. _ 2000a. Ketetapan MPR Rl Nomor III/MPR/ Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum... | |
 | 120 ˹éÒ
...tindak lanjut Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang...Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah mengundangkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU... | |
 | 1998 - 338 ˹éÒ
...Umum. 9. Ketetapan MPR RI Nomor : XV/ MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang...Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Habibie menandatangani berita dalam serah terima TAPMPR hasilSidang htimewa... | |
| |
MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 